Pelayanan Publik, Pemkab Inhil Berada Pada Zona Kuning Menurut Ombudsman

PESISIRNEWS.COM, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih berada di zona kuning untuk pelayanan publik berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia.

Asisten Bidang Penyelesaian Pelaporan Ombudsman RI, Bambang Pratama usai menyerahkan  hasil laporan penilaian kepatuhan standar publik kepada Pemkab Inhil yang diterima oleh Bupati yang diwakili Asisten I, Afrizal di ruang kerjanya, kantor Bupati Inhil, Tembilahan belum lama ini mengapresiasi hasil yang didapat Pemkab Inhil.

"Tahun ini sudah memasuki Ke-2 Kabupaten Inhil di libatkan dalam obesrvasi pelayanan-pelayanan Publik. Sudah ada perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Inhil tetapi masih berada di Zona sedang atau kuning yang patut di apresiasi karena inhil termasuk Kabupaten terluar di Provinsi Riau," katanya.

Baca Juga:

• Evaluasi Pemerintah Digital 2026, Kepala Diskominfops Inhil Dorong Penguatan SDM
• Bupati Inhil Lepas 70 orang Kontingen Untuk Berkompetisi Diajang Porsenijar Tingkat Propinsi

Untuk di ketahui bahwa Kabupaten Inhil sudah berada di posisi 41 dari seluruh Kabupaten di Indonesia. Maka dari itu di harapkan dari pihak Bupati Inhil beserta SKPD untuk lebih Fokus dalam hal pelayanan publik untuk bisa mencapai zona hijau dimana saat ini Kabupaten Inhil masih berada di zona kuning karena Penilaian ini berdasarkan dari implementasi kesiapan pelayanan terhadap publik.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Sambut Kunjungan Kerja Kajati Riau, Sinergi Antarlembaga Diperkuat
• Rekonstruksi Jalan Sanglar–Kotabaru Terus Dikebut, Material Mulai Dimobilisasi

Sementara itu Asisten 1 Setda Inhil Drs.Afrizal yang di wawancarai usai menerima Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik mengatakan, Kabupaten Inhil pada tahun 2016 ini merupakan tahun ke-2 penilaian dari ombudsmen terahadap pelayan publik dalam kesiapan kita dalam memberikan pelayanan. 

"Dimana, penilaian ini ada 3 zona yaitu Hijua, Kuning dan Merah, Alhamdulillah Inhil berada di Zona Kuning dimana Inhil berada di rangkin 41 Kabupaten Se-Indonesia," katanya.

Di harapkan ini menjadi dorongan kita untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan di masa-masa yang akan datang. Karena, penilaian ini di lakukan secara independen yang tidak pernah di ketahui pihak Pemeritah Kabupaten.  (Adv)

Evaluasi Pemerintah Digital 2026, Kepala Diskominfops Inhil Dorong Penguatan SDM

Bupati Inhil Lepas 70 orang Kontingen Untuk Berkompetisi Diajang Porsenijar Tingkat Propinsi

Bupati Inhil Sambut Kunjungan Kerja Kajati Riau, Sinergi Antarlembaga Diperkuat

Rekonstruksi Jalan Sanglar–Kotabaru Terus Dikebut, Material Mulai Dimobilisasi

Polres Indragiri Hilir Raih Penghargaan Kapolri Kategori Pelayanan Prima

Satresnarkoba Polres Inhil Ungkap Dugaan Peredaran Sabu, Seorang Perempuan Diamankan