PESISIRNEWS.COM, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan
menandatangi nota kesepakatan bersama Pelayanan Perijinan Terpadu
Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Implementasi
E-Goverment Pemerintah Kota Surabaya Dengan 2 Provinsi serta 26
Kabupaten/Kota lainnya.
Penandatangan tersebut berlangsung di Pendopo Delta Wibawa
Kabupaten Sidoarjo, Selasa (8/11) dan dihadiri Wakil Ketua KPK, Saut
Situmorang.
"Ini adalah program KPK dalam rangka implementasi,
aplikasi, sistem pelayanan Perijinan terpadu berbasis elektronik. Selaku
pimpinan Kabupaten Inhil, saya sangat mendukung program ini yang
berfungsi untuk mendorong daerah berbagi sistem penyelenggaraan
pemerintahan sebagai contoh terbaik yaitu Tata kelola pemerintahan
Pelayanan Publik yang baik," ungkap Wardan.
Mengenai MOU tersebut menurutnya sangat berkaitan dengan
tata kelola pemerintahan seperti pelaksanaan E-Planning, E-Bugdetting,
E-Paymen serta melakukan pelayanan yang cepat, murah dan transparan.
Baca Juga:
"Kita belajar dari keberhasilan Pemkot surabaya dalam tata
kelola Pemerintahan, meskipun saat ini di dalam pemerintahan Inhil masih
banyak dibenahi, tetapi sebagai aparatur negara sudah harus siap
menerapkan E-Planning dan E-Budgeting itu," tambahnya.
Bupati menilai, pengembangan E-Planning maupun sistem
informasi pelayanan perizinan terpadu sebagai jawaban pokok dan langkah
tepat untuk memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
Baca Juga:
Untuk itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini
meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil segera
mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi terintegritas secara
optimal sesuai dengan tahapan dan penjadwalan yang sudah direncanakan.
Dengan langkah percepatan reformasi birokrasi, kenerja
aparatur akan lebih efisien jika menggunakan perangkat teknologi
berbasis elektronik dalam mewujudkam e- goverment dengan kualitas
layanan pemerintahan yang kepada publik lebih baik lagi. (zul)