Bupati Inhil Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri

Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, H. Dwi Budiyanto, bersama unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (09/02/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Multimedia Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Inhil.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, atau berada sedikit di atas batas atas target inflasi pemerintah.

Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa kenaikan inflasi tersebut tidak disebabkan oleh lonjakan harga pangan. Inflasi lebih dipengaruhi oleh faktor penyesuaian tarif listrik serta kenaikan harga emas yang masuk dalam komponen perhitungan inflasi tahunan.

Baca Juga:

• Polres Inhil dan Kejari Perkuat Sinergitas, Komitmen Bersama Jaga Kamtibmas dan Penegakan Hukum
• Unilak Sosialisasikan Program S2 dan RPL bagi ASN Diskominfops Inhil

"Inflasi nasional year on year Januari 2026 berada di angka 3,55 persen. Kenaikan ini bukan dipicu oleh harga pangan, melainkan oleh tarif listrik dan harga emas yang tercatat dalam perhitungan inflasi," ujar Tito Karnavian.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa inflasi perlu dipahami secara seimbang, mengingat Indonesia berperan tidak hanya sebagai negara konsumen, tetapi juga sebagai negara produsen.

Baca Juga:

• LPTQ Resmi Dilantik Oleh Bupati Inhil Herman
• Bupati Inhil Sampaikan KUA dan PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD

Menurutnya, inflasi yang terlalu rendah dapat berdampak pada menurunnya pendapatan petani, nelayan, dan pelaku usaha, sementara inflasi yang terlalu tinggi akan membebani daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

"Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara hati-hati dan berimbang, dengan tetap memperhatikan stabilitas harga serta keberlangsungan usaha masyarakat," tegasnya.

Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.

Polres Inhil dan Kejari Perkuat Sinergitas, Komitmen Bersama Jaga Kamtibmas dan Penegakan Hukum

Unilak Sosialisasikan Program S2 dan RPL bagi ASN Diskominfops Inhil

LPTQ Resmi Dilantik Oleh Bupati Inhil Herman

Bupati Inhil Sampaikan KUA dan PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD

Bupati Herman Dorong BPD dan Pemerintah Desa Perkuat Sinergi Bangun Desa

Bupati Inhil Tinjau Pekerjaan Pembangunan Jalan Suhada II