Kamis, 25 Juli 2024 WIB

Pakar Otonomi Nilai Ada Kerentanan Praktik Korupsi jika Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

- Rabu, 12 Oktober 2022 12:10 WIB
1.035 view
Pakar Otonomi Nilai Ada Kerentanan Praktik Korupsi jika Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Pakar Otonomi Daerah (OTDA) Prof. Djohermansyah Djohan. (Foto: Dok. Pribadi/Beng Aryanto)

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menduga praktik korupsi rentan terjadi jika kepala daerah dipilih DPRD, seperti diusulkan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

"Nanti dikhawatirkan dia bayar anggota dewannya, bayar mahar partai yang mengusung dia. Akhirnya kan keluar modal dan nanti dia mau kembalikan dengan cara korupsi," kata Djohermansyah dikutip Pro 3 RRI, Selasa (11/10/2022).

Menurut Djohermansyah, alasan untuk memilih kepala daerah oleh DPRD bukan karena persoalan korupsi. Hal itu karena praktik korupsi dalam pemilihan melalui DPRD juga bisa terjadi.

Baca Juga:

"Karena akan ada beli suara dari anggota Dewan. Itu menjadi persoalan," ujarnya.

Djohermansyah memperkirakan saat ini belum ada DPRD yang betul-betul menjadi wakil rakyat sejati. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pembenahan di tingkat DPRD agar tidak terjadi praktik korupsi dalam pemilihan kepala daerah.

Baca Juga:

"DPRD harus betul-betul menjadi wakil rakyat sejati, enggak meras orang untuk mita duit yang memilih calon, itu yang menjadi tantangannya. Kita kan belum memiliki DPRD Seperti itu," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan usulan menarik. Akan tetapi hal ini harus dikaji matang untuk pelaksanaannya.

"Kita harus kaji matang-matang, baik-baik dan perlu kajian kembali dengan sungguh-sungguh. Gagasan ini menarik pasca pemilu 2024," ucapnya.

[br]

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sedang mengkaji pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Ia menyebut kedua lembaga sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tetapi melalui DPRD.

“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD juga sebenarnya demokratis. Karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” tutur Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (11/10/2022). (PNC/KBRN)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
PPATK:Judi Online Dilingkungan DPR dan DPRD 63 Ribu Transaksi ,Perputaran Uang Ratusan Miliar
Berkas Kasus Korupsi di DPUTR Inhil Riau Dinyatakan Lengkap, Kabid dan Rekanan Pelimpahan Tahap II
Permintaan Presiden Jadi Saksi Harus Diputuskan Pengadilan
BPK Riau Angkat Bicara Terkait Pegawainya yang Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bupati Meranti
KPK Ungkap Siasat Bupati Meranti Isi ‘Kocek’ Pribadi dengan Uang Korupsi
Bupati Kepulauan Meranti Kena OTT KPK Terkait Dugaan Korupsi
komentar
beritaTerbaru