Ribuan Kades se-Indonesia Berunjuk Rasa di DPR, Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Ribuan kepala desa (Kades) dari seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

Mereka menuntut perubahan masa jabatan menjadi 9 tahun melalui revisi Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini dalam UU tersebut, masa jabatan Kades hanya 6 tahun dengan batasan periodesasi 3 kali. Sedangkan tuntutan para Kades sendiri adalah 9 tahun tanpa periodisasi.

Baca Juga:

• RDP KOMISI 1 DPRD Inhil Tertutup, Wartawan Dilarang Diliput
• Sebelum Menghadapi Masyarakat Pasir Emas Soal Tapal Batas dan Lahan Komisi I DPRD Inhil Panggil Instansi Terkait

Massa berseragam keki coklat-coklat itu datang ke Jakarta menggunakan puluhan bus. Mereka terlihat memadati sekitaran depan gedung parlemen, dan perwakilan wilayah saling bergantian melakukan orasi.

“Kalau 6 tahun itu kami nilai kurang efektif untuk menciptakan pembangunan yang masif dengan cepat. Kami bukan kepala daerah yang mampu mencari pendanaan pembangunan dari berbagai sektor besar, semisal industri," ucap Ismunandar, Kades asal Rembang, Jawa Tengah.

Baca Juga:

• Edy Indra Kusuma Fraksi Nasdem Ingatkan Bupati Inhil Terpilih Tuntaskan 100 Hari Kerja Masalah Banjir Kota Tembilahan
• Ketua DPRD Inhil Terima Kunjungan Jajaran PLN UP3 Rengat

Dia menambahkan, selain terkait percepatan pembangunan, ada hal mendasar yang menjadi pertimbangan kades meminta masa jabatan 9 tahun.

Disebutkannya bahwa jarak pemilihan kepala desa (Pilkades) 6 tahun terlalu dekat sehingga diakui atau tidak, berpengaruh buruk pada iklim politik dan kondisi kamtibmas di desa.

Gesekan pendukung karena fanatisme berlebih, menimbulkan hambatan-hambatan tersendiri yang menyulitkan pemerintah desa.

"6 tahun itu terlalu dekat, belum tuntas efek fanatisme pendukung yang timbul saat pilkades, sudah muncul lagi pertarungan politik. Gesekan pasti adalah. Diakui atau enggak, pasti akan menyulitkan pemerintah mengkonsolidasikan program," imbuh kades yang dilantik tahun 2019 itu.

[br]

Dari video yang diterima redaksi, orasi terakhir demonstran menyebutkan bahwa tuntutan mereka terkait masa jabatan 9 tahun akan dipenuhi oleh pihak DPR setelah perwakilan mereka diterima oleh badan legislasi.

"Wakil-wakil panjenengan ketemu. Badan legislasi pada hari ini, semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan. Alhamdulillah, Allahuakbar," ucap salah satu orator di atas mobil orasi.

Diketahui rombongan petinggi-petinggi itu, melakukan longmarch dari Gelora Bung Karno menuju gedung parlemen di Senayan. Rombongan yang datang sejak pagi itu, serempak berjalan kaki menuju lokasi unjuk rasa. (PNC/rls/Badawi)

RDP KOMISI 1 DPRD Inhil Tertutup, Wartawan Dilarang Diliput

Sebelum Menghadapi Masyarakat Pasir Emas Soal Tapal Batas dan Lahan Komisi I DPRD Inhil Panggil Instansi Terkait

Edy Indra Kusuma Fraksi Nasdem Ingatkan Bupati Inhil Terpilih Tuntaskan 100 Hari Kerja Masalah Banjir Kota Tembilahan

Ketua DPRD Inhil Terima Kunjungan Jajaran PLN UP3 Rengat

DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelantikan BEM UNISI (Universitas Islam Indragiri)