Rabu, 09 Oktober 2024 WIB

Pada Sesi Makan Siang KTT G20, Presiden Jokowi Jelaskan Demokrasi dan Geografis Indonesia

- Rabu, 16 November 2022 14:01 WIB
669 view
Pada Sesi Makan Siang KTT G20, Presiden Jokowi Jelaskan Demokrasi dan Geografis Indonesia
Presiden Jokowi jelaskan demokrasi dan geografis Indonesia pada sesi makan siang KTT G20 di Nusa Dua,Bali, Rabu (16/11). (Dok./PR)

NUSA DUA (Pesisirnews.com) - Dalam acara jamuan makan siang pemimpin G20 di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (16/11/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dihadapan para pemimpin negara G20 dan tamu undangan dengan bangga menyebut Indonesia sebagai negara maritim.

Tampak turut bersama Presiden, antara lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann dan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva.

Setiba di lokasi, Presiden terlihat berbincang-bincang bersama para pemimpin lainnya, antara lain, Perdana Menteri (PM) Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Baca Juga:

“Selamat datang pada sesi jamuan makan siang,” ucap Presiden Jokowi kepada para delegasi yang hadir.

Presiden Joko Widodo menyebut tema untuk KTT ‘recover together, recover stronger’ yang mengesampingkan perbedaan kita dan bersatu dalam damai

Baca Juga:

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk melakukan berbagai cara untuk mengakhiri semua konflik yang sedang melanda dunia. Dia juga menegaskan bahwa paradigma dan semangat kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia.

“Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa akibat berbagai krisis, mulai dari pandemi Covid-19, rivalitas yang menajam, hingga perang yang terjadi,” katanya.

Berbagai krisis tersebut berdampak terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan yang sangat dirasakan dunia, terutama oleh negara berkembang.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB secara konsisten. Bertanggung jawab juga berarti menciptakan situasi win-win, bukan zero-sum.

“Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan mendatang,” ungkapnya.

“Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lainnya.”

[br]

Presiden mendorong agar G20 memiliki semangat dialog yang sama untuk menjembatani perbedaan.

“Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20,” ujarnya.

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah.

Indonesia merupakan wilayah dengan 70 persen perairan, sementara hanya 30 persen yang berupa daratan. Total wilayah Indonesia adalah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, ternyata hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan.

Sementara, sebagian besar lainnya yaitu 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Alasan lain Indonesia bisa disebut sebagai negara maritim adalah ketika melihat pada posisi geostrategis Indonesia yang terletak di antara dua samudera.

Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Negara yang bergerak pada sektor perairan, memiliki wilayah teritorial laut yang luasnya melebihi wilayah daratannya.(***)

Sedangkan demokrasi di Indonesia berjalan dari pemilihan kepala desa pada tataran tingkat desa hingga ke pemilihan presiden. (PNC/PR)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Pj Bupati Inhil Erisman Yahya Hadiri Pertemuan dengan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara
Presiden Joko Widodo Sholat id Di Lapangan Simpang Lima Kota Semarang
Permintaan Presiden Jadi Saksi Harus Diputuskan Pengadilan
Hukum Berkurban Bagi yang Mampu, Wajib Atau Sunnah?
Rencana Pemerintah Membagi Konsesi Izin Usaha Pertambangan Kepada Ormas Keagamaan
Buronan Kelas Wahid Thailand Ditangkap Di Bali
komentar
beritaTerbaru