Minggu, 21 Juli 2024 WIB

MenPANRB Terbitkan SE Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Seluruh ASN, TNI, dan Polri

- Rabu, 08 Februari 2023 10:46 WIB
698 view
MenPANRB Terbitkan SE Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Seluruh ASN, TNI, dan Polri

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Kewajiban melaporkan harta kekayaan tak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), namun TNI dan Polri juga wajib melaporkan harta kekayaan. Adapun aparatur negara terdiri dari ASN (PNS dan PPPK), TNI, dan Polri.

Selain itu, bagi yang sudah melakukan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, bukti penerimaannya dapat diakui sebagai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 02/2023 tentang Penyampaian LHKAN.

Baca Juga:

“LHKAN ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan,” tertulis dalam SE yang ditandatangani Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 31 Januari 2023 seperti dilansir dari laman menpan.go.id, Selasa (7/2).

Selama ini, pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap ASN selain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap aparatur negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sementara untuk TNI dan Polri belum diatur khusus.

Baca Juga:

Melalui surat edaran ini, pelaporan harta kekayaan juga dilakukan simplifikasi untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Harta kekayaan cukup dilaporkan melalui satu dokumen yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT Tahunan, khususnya terhadap aparatur negara tidak wajib LHKPN.

Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi aparatur negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Sehingga tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain mengatur penyederhanaan proses laporan, dalam surat edaran yang baru juga menyebutkan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih fokus pada tugas dan fungsinya.

Peran APIP dalam pengelolaan LHKAN dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban LHKPN dan SPT Tahunan.

[br]

Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN, agar dilaporkan oleh APIP atau unit yang ditunjuk kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun.

Teknis penyampaian hasil pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan LHKAN akan disampaikan melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Kementerian PANRB akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyampaian LHKAN.

Dengan terbitnya surat edaran ini, maka Surat Edaran Menteri PANRB No. 1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan instansi pemerintah dinyatakan tidak berlaku. (PNC)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Puspomad Akan Menindaklanjuti Laporan Anak Wartawan Soal Dugaan Keterlibatan Oknum TNI
Kabar Duka, Tokoh Senior Golkar Riau Masnur Wafat Senin, 01 Juli 2024 16:25 WIB
Pj Bupati Inhil Herman Hadiri HUT Bhayangkara Ke 78, Harapkan Polri Makin Dicintai Masyarakat
Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Akan Dibuka Juli 2024
Terjawab Kapan Gaji 13 Cair Tahun 2024, Total Rp 23 Triliun Dicairkan Mulai 3 Juni
Polri Mengganti Nomor Surat Izin Mengemudi(SIM) Dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) Tahun 2025
komentar
beritaTerbaru