Senin, 24 Juni 2024 WIB

Bagaimana Orang Tak Berpenghasilan Membayar Iuran Peserta BPJS? Simak Jawabannya di Sini

- Selasa, 14 Juni 2022 09:51 WIB
539 view
Bagaimana Orang Tak Berpenghasilan Membayar Iuran Peserta BPJS? Simak Jawabannya di Sini
Ilustrasi: BPJS Kesehatan. (Kredit via  Tribunnews.com)

JAKARTA (Pesisirnews.com) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) rencananya akan menghapus layanan kesehatan kelas 1, 2, dan 3, dan akan dilebur menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada Juli 2022.

Seiring dengan rencana penghapusan tingkatan kelas pada BPJS Kesehatan, iuran BPJS bagi peserta penerima upah akan disesuaikan dengan gaji.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)Asih Eka Putri di Jakarta pada Senin (13/6).

Baca Juga:

"Iuran sedang dihitung dengan memperhatikan keadilan dan prinsip asuransi sosial. Salah satu prinsipnya adalah sesuai dengan besar penghasilan," ujar Asih Eka Putri, dilansir dari Kompas.com, Selasa (14/6).

Peleburan kelas ini dlakukan berdasarkan prinsip asuransi kesehatan sosial, yakni saling tolong menolong.

Baca Juga:

Besaran iuran BPJS kesehatan yang disesuaikan dengan gaji itu juga menimbulkan pertanyaan bagi mereka yang belum atau sudah tidak berpenghasilan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Ketua DJSN, Muttaqien mengatakan pihaknya masih menggodok besaran iuran BPJS Kesehatan terkait rencana peleburan kelas yang akan dilakukan pada Juli 2022.

Hingga saat ini, kata dia, pihaknya belum memastikan nomimal besaran iuran peserta seusai peleburan kelas, termasuk bagi yang belum berpenghasilan.

"Terkait iuran masih terus berproses dalam simulasi di internal pemerintah dan lembaga berdasarkan hitungan aktuaria jaminan sosial dan kemampuan membayar masyarakat," ujarnya, Minggu.

[br]

Terpisah, Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan, Arif Budiman mengatakan penentuan besaran iuran BPJS Kesehatan bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan banyak pertimbangan.

"Besaran iuran program JKN itu diatur melalui Peraturan Presiden, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar jika memang ada besaran iuran baru. Memerlukan perhitungan yang tepat dan tidak memberatkan peserta," tutur Arif pada Minggu.

Sebenarnya, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan sesuai besaran gaji telah diterapkan di Indonesia sebagaimana mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Saat ini, peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) atau pekerja formal baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta memiliki besaran iuran BPJS Kesehatan yang telah disesuaikan dengan gaji, yakni sebesar 5 persen dari upah, dengan rincian 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja.

"Iuran berdasarkan besaran gaji memang sudah berjalan demikian untuk peserta PPU," kataArif.

Perhitungan iuran ini juga berlaku pada batas bawah yaitu upah minimum kabupaten/kota dan batas atas sebesar Rp12 juta.

"Jadi (untuk saat ini) perhitungan iuran dari penghasilan seseorang hanya berlaku pada jenis kepesertaan PPU, pekerja formal yang mendapat upah secara rutin dari pemberi kerjanya," ujarnya.

Hingga saat ini, Arif memastikan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama seperti sedia kala.

[br]

Iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI masih sebesar Rp42.000.

Nominal itu dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.

Adapun untuk segmen peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja), iuran BPJS Kesehatan juga masih dilakukan seperti sedia kala.

"Untuk jenis kepesertaan ini, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai yang dikehendaki," tutur Arif.

"Jadi bagi seseorang yang belum memiliki penghasilan atau sudah tidak berpenghasilan dapat memilih menjadi peserta PBPU dengan pilihan kelas 1, 2 atau 3," imbuhnya.

Besaran iuran tersebut, sebagai berikut: Kelas 1 sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan Kelas 2 sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan Kelas 3 sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan.

Untuk diketahui, kelas 3 sebenarnya telah mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 7.000 per orang per bulan.

Sebelum mendapat potongan dari pemerintah, besaran iurannya adalah Rp. 42.000.

"Atau jika masuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat masuk menjadi kelompok peserta Program Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayar pemerintah," ujarArif. (PNC)

Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Bupati HM. Wardan Targetkan Pemkab Inhil per 1 Mei UHC akan Terlaksana
Simak Beberapa Cara Pindah Faskes BPJS Sesuai Layanan yang Diinginkan
Daftar Penyakit Yang Ditanggung BPJS Kesehatan
BP Jamsostek Inhil Bayarkan Beasiswa Rp 66,8 Juta kepada Ahli Waris Peserta yang Meninggal Dunia
Bupati Inhil HM. Wardan Terima Penghargaan Peserta JKN Terbanyak di Provinsi Riau
Perlu Diketahui Masyarakat Jenis-jenis Operasi yang Ditanggung dan Tidak Ditanggung BPJS
komentar
beritaTerbaru